KPK Minta Tata Kelola Pemerintahan di Papua Harus Transparan

JAYAPURA, KabarNews | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Provinsi Papua untuk terus melakukan transparansi dalam pengelolaan e-Government, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Jangan bicara tata kelola yang baik dan bersih, kalau tidak ada transparansi,” Wakil Ketua KPK kata Basaria Panjaitan, di hadapan pimpinan SKPD dan sejumlah Kepala daerah di Papua, dalam kesempatan launching e-Government dan Forum Pembangunan Papua di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Rabu (8/3/2017).

Menurut Basaria, pengelolaan Pemerintahan secara transparan dapat dilakukan dalam bentuk aplikasi salah satunya adalah e-Government, mulai dari musrenbang, perencanaan dan tata kelola keuangan.

Papua sendiri merupakan Provinsi ke-4 setelah Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah melakukan launching e-Government.

“Provinsi percontohan untuk e-Government semua ini adalah Jawa Barat. Kami berharap, apa yang dilakukan Papua, akan menjadi provinsi paling baik dibandingkan dengan yang lainnya,” terangnya.

Nantinya pada 2018, semua Provinsi di Indonesia ditargetkan sudah memakai program aplikasi e-Government yang diharapkan dapat menekan angka korupsi di Indonesia.

“Kami berharap launching hari ini tak sekadar seremonial, tapi benar-benar dapat diimplementasikan dan dioperasikan semua jajaran. Kami akan berada di Papua hingga 2018, sampai benar-benar bisa dilihat keberhasilan Papua dalam aplikasi ini,” pungkasnya. [KM-01]

LEAVE A REPLY