Kementerian Transmigrasi dan ATR/BPN Bersatu Tuntaskan Masalah Lahan Transmigrasi Gambut Jaya

- Redaksi

Senin, 29 Juni 2026 - 09:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Istimewah

KABARNEWS.ID, JAMBI – Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pemerintah mulai membuka jalan penyelesaian permasalahan lahan yang telah menggantung hampir 17 tahun di kawasan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) SP4 Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Kepastian tersebut mengemuka dalam Rapat Gelar Perkara Akhir yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Senin (29/6).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, jajaran Kementerian Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, serta instansi terkait lainnya. Gelar perkara menjadi puncak dari proses panjang yang dilakukan secara cermat melalui penelitian dokumen, klarifikasi para pihak, koordinasi lintas instansi, hingga joint survey di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan survei, ditemukan 67 bidang tanah yang berada di dalam kawasan pencadangan transmigrasi berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 285 Tahun 1990. Dari jumlah tersebut, 50 bidang tanah seluas sekitar 99,48 hektare direkomendasikan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku karena ditemukan adanya cacat administrasi. Sementara itu, 17 bidang tanah seluas sekitar 24,53 hektare yang tidak ditemukan cacat administrasi tetap memperoleh perlindungan hukum.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan perkara ini bukan sekadar menyangkut status sertifikat, melainkan menyangkut kewajiban negara menjaga kepastian hukum atas kawasan transmigrasi yang telah dicadangkan untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, masyarakat transmigrasi datang ke kawasan tersebut karena memenuhi panggilan negara untuk membangun wilayah baru. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan hak-hak mereka tidak terabaikan.

“Persoalan ini bukan sekadar sengketa antara pemegang sertifikat dengan masyarakat transmigrasi. Yang dipertaruhkan adalah apakah negara tetap menghormati keputusan yang dibuatnya sendiri ketika mencadangkan kawasan tersebut untuk program transmigrasi,” ujarnya.

Iftitah menegaskan pemerintah tetap berpegang teguh pada prinsip negara hukum. Karena itu, setiap bidang tanah diperiksa secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

“Yang tidak ditemukan cacat administrasi tetap dilindungi. Sebaliknya, terhadap bidang yang ditemukan memiliki cacat administrasi, negara wajib menindaklanjutinya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Negara harus adil kepada semua pihak, tetapi juga tidak boleh membiarkan hak masyarakat yang telah lama menunggu kepastian terus terabaikan,” katanya.

Lebih lanjut, Iftitah menilai penyelesaian perkara ini memiliki arti strategis, bukan hanya bagi masyarakat Muaro Jambi, tetapi juga bagi kepastian hukum kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.

Ia menambahkan, apabila terdapat bidang tanah yang pada akhirnya kembali menjadi penguasaan negara sesuai mekanisme hukum yang berlaku, maka penataannya harus dilakukan secara tertib sesuai peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar pembatalan. Tujuan akhirnya adalah memastikan tanah negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat secara adil, tertib, dan sesuai peruntukannya,” jelas Iftitah.

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja secara profesional, objektif, dan terbuka selama proses penyelesaian perkara.

Kementerian Transmigrasi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan perkara ini.

Ke depan, Kementerian Transmigrasi akan terus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah untuk memastikan setiap rekomendasi hasil gelar perkara ditindaklanjuti secara cermat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menutup keterangannya, Menteri Transmigrasi menegaskan penyelesaian perkara ini harus menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada negara.

 

Editor : ADMIN

Sumber Berita : ISTIMEWAH

Berita ini 16 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:37 WIB

Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta Hadiri Mediasi Kasus Siswi SDN 81, Sepakat Selesaikan Persoalan Secara Kekeluargaan

Kamis, 12 November 2026 - 20:56 WIB

DLH Muaro Jambi Tutup TPS Liar di Depan Nava Village 4, BUMDes Disiapkan Kelola Sampah

Selasa, 10 November 2026 - 21:24 WIB

Forkopimda Muaro Jambi Tabur Bunga di TMP Bukit Kusuma Bhakti, Kenang Jasa Para Pejuang

Selasa, 3 November 2026 - 18:51 WIB

Baznas Muaro Jambi Salurkan Bantuan Pengobatan untuk Rafli, Santri yang Kecelakaan Jelang Wisuda Tahfizh Akbar

Selasa, 3 November 2026 - 16:56 WIB

Musyawarah Mufakat Warnai Mubes ke-4 IMAKU, Akbar Nahkodai Mahasiswa Kumpeh

Selasa, 3 November 2026 - 16:44 WIB

Mubes ke-6 IMAKU Digelar di Rumah Kebangsaan Siginjai, Muhammad Akbar Terpilih Jadi Ketua Umum

Selasa, 3 November 2026 - 16:44 WIB

Musyawarah Mufakat Warnai Mubes ke-6 IMAKU, Akbar Nahkodai Mahasiswa Kumpeh

Senin, 2 November 2026 - 21:32 WIB

Andika Lantik Pengurus HIPMI PT Universitas Dinamika Bangsa, Di Hadiri Rektor dan Ketua Umum BPD HIPMI Jambi

Berita Terbaru